Konstruksi Media – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengaku pihaknya saat ini tengah menggodok program rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyasar pekerja informal seperti pengemudi ojek online atau ojol. Ditargetkan skema ini bisa meluncur bulan depan.
Kata Adi, pihaknya menyiapkan program Rumah Tapera, bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN. Produk ini memungkinkan untuk para pekerja informal bisa mempunyai akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Kita rencananya launching bulan depan,” kata Adi kepada wartawan di Ayana Hotel MidPlaza, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).
Baca juga: Harga Naik, Penyaluran Rumah Subsidi MBR Disinyalir Turun
Selain itu, ujar Adi, BP Tapera bekerja sama dengan sejumlah agregator seperti Gojek yang diharapkan dapat membantu dalam proses verifikasi dan penilaian dari pekerja terkait. Setelah itu, barulah akan dicek lebih lanjut oleh pihak BTN.
“Mereka mengasih referensi, karena dia bisa liat kan si A ini bagus, belum punya rumah, track record-nya lah. Dari situ sama Bank BTN dicek masuk daftar hitam kredit macet enggak, dan lain-lain,” ujar dia.
Kemudian, pengecekan akan dilanjutkan dengan memastikan apakah orang tersebut sudah bankable atau lolos dari pemeriksaan tersebut, punya rekening, dan bisa dibiayai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
“Tapi kalau tidak (lolos), masuk ke kami lewat tabungan Rumah Tapera. Jadi menabung dulu 3 bulan, 3 bulan dia runtut, baru dia ngasih FLPP,” ucapnya.
Adapun pada tahun ini BP Tapera diberi target oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan penyaluran rumah subsidi lewat FLPP hingga 229 ribu unit rumah. Namun hingga saat ini pihaknya baru dapat menyelesaikan sebanyak 50 ribu unit, khusus untuk masyarakat berpenghasilan tetap.
“Kalau yang di MBR ada dua yang belum tersentuh oleh kita. Satu penghasilan tidak tetap, termasuk Grab, Gojek tadi. Satu lagi status tidak tetap, PKWT, honorer yang berbasis misalnya insentif. Nah kami masuk di situ,” kata Adi.
Baca juga: Korpri Usulkan BP Tapera Kolaborasi dengan Taspen Bangun Apartemen untuk ASN
Dengan adanya program ini, Adi berharap dapat membantu dalam menggenjot jumlah penyaluran rumah subsidi berbasis skema FLPP. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang bebas backlog perumahan.
Adapun saat ini angka backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 12,7 juta. Sementara itu, setiap tahunnya ada penambahan sekitar 780 ribu rumah tangga yang harus dirumahkan oleh pemerintah.
Baca artikel lainnya:
