Konstruksi Media – Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menyebut pembiayaan sektor perumahan lebih kompleks ketimbang pembiayaan infrastruktur.
Menurutnya yang membuat sulit yakni dari sisi supply dan demand-nya. Dari sisi supply, kata dia, saat ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengembang atau pelaku pembangunan perumahan lebih banyak mainan dari sisi landed house.
“Ini ke depan bagaimana kita mendorong hunian dari low rise maupun high rise,” kata Hirwandi dalam perhelatan Hari Puncak Creative Infrastructure Financing (Creatiff) Day 2022, secara daring melalui laman YouTube PUPR_Pembiayaan (Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PUPR) dan CNBC Indonesia, Kamis, (1/12/2022).
Baca Juga : Kurangi Backlog Perumahan, BTN Gelar IPEX 2022
Hirwandi mengungkapkan untuk menuju low rise maupun high rise pun penuh tantangan dari sisi supply-nya. Pertama yakni dari sisi perizinan, lahan dan juga harga.
“Tantangan harga ini juga kita harus tekan (agar MBR dapat miliki hunian),” ungkkap dia.
Lalu dari sisi demand, dia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR sangat luar biasa men-support agar masyarakat berpenghasilan rendah segera mendapatkan hunian. Salah satunya yakni dengan cara melakukan subsidi selisih bunga, subsidi uang muka, termasuk dengan kerja sama word bank (bantuan pembiayaan berbasis tabungan), dan lainnya.
Menurutnya, ini sangat luar biasa dengan staircasing alias KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Staircasing ownership ini, jelas Hirwandi, memadukan antara kepemilikan masyarakat dengan sewa.
“Ini sangat menarik, mengapa begitu, karena dari satu rumah itu dimiliki untuk jangka waktu tertentu oleh dua pihak. Pertama yaitu oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)-nya; Kedua dari sisi sosfunding (pendanaan)-nya,” imbuh Hirwandi.
“Dalam hal ini kami juga sudah berdiskusi dengan Kementerian PUPR untuk bagaimana staircasing ini bisa berjalan,” sambungnya.
Lantas mengapa starcasing ini harus berjalan, Hirwandi mengungkapkan pertama yaitu bagaimana mendidik masyarakat agar tidak harus mendapatkan subsidi secara terus menerus; yang kedua yakni dengan dana dari APBN yang ada Pemerintah sebenarnya bisa memperbanyak jumlah unit yang direalisasikan.
“Ketiga adalah secondary mortgage-nya akan jalan, jadi securitisasi-nya jalan. Karena kalau kita bicara kepada masyarakat berpenghasilan rendah ke depannya tetap diberikan subsidi bunga 5%, ini akan menggerus pasar di secondary,” terang Hirwandi.
Selanjutnya, bagaimana ke depan ini harus jalan, pertama tentu dari sisi pendanaannya, bank juga harus mencari 100% dari sisi untuk kepemilikan bagi si MBR, karena ini berupa KPR.
Yang kedua tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana regulasi atau peraturan itu bisa secepatnya bisa dimunculkan, supaya staircasing ini jalan.
“Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat MBR, tapi juga para pelaku pembangunan khususnya developer, karena selama ini mereka jual hanya bunga 5%. Yang lebih penting bagi masyarakat itu bukan suku bunganya, tetapi adalah affordability (kemampuan dia membayar angsuran),” papar dia kembali.
Menurutnya, staircasing ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk mengajak masyarakat baik itu MBR maupun pelaku pembangunan, bahkan perbankan sendiri untuk bagaimana ke depan tidak hanya memikirkan suku bunga yang 5% tersebut.
“Yang jelas bagaimana ke depan itu affordability-nya dan bagaimana yang sudah KPR ini bisa kita menjadi sumber pendanaan baru, karena kita bisa securitisasikan,” beber dia menuturkan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pemerintah terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Salah satunya yakni dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.
Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93% backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 33% dan masyarakat miskin sejumlah 60%, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ungkap Iwan.
“Dalam penyediaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail untuk mengetahui seberapa besar resiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka,” sambung dia.
Adanya Grand Design nantinya akan mempermudah perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi para MBR informal. Ke depannya para MBR informal akan dikelompokkan sesuai profil risiko masing-masing yang terbagi menjadi risiko rendah, sedang dan tinggi. Sehingga nantinya pemberian bantuan Kredit Kepemilikan Rumah bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat.
“Jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan. Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” tutup Iwan.
Baca Artikel Selanjutnya :
