Masalah Perizinan dan Pembebasan Lahan Jadi Kendala Investor Di NTT

Selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan

Imam Soejoedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Konstruksi Media – Salah satu kendala yang selalu ditemui investor adalah tumpang tindihnya perizinan dan pembebasan lahan.

Hal ini menjadi concern Presiden Joko Widodo agar setiap permasalahan yang menghambat investasi itu bisa segera diselesaikan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan akan memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan dalam merealisasikan rencana investasinya di daerah. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangan tertulis, Minggu (23/5/2021), Kementerian Investasi melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berdiskusi terkait kendala investasi yang dihadapi.

• Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
• Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
• DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi menemui langsung para pelaku usaha NTT (22/5) yang menghadapi berbagai kendala investasi.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.

Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti.

“Selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan,” ujar Imam Soejoedi.

Hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM.

Pihaknya akan membantu semaksimal mungkin agar kendala yang ditemui investor segera mendapatkan solusinya.

“Pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi,  berkembang dan sukses bersama,” kata Imam.

Imam mengindikasikan dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek. 

“Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain,  sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang sahamnya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja,” tambah Imam.

Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang profesional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.

Dalam diskusi tersebut, hadir secara langsung perwakilan dari enam pelaku usaha di Provinsi NTT antara lain PT Bayu Alam Sejahtera, PT Muria Sumba Manis, PT Inti Daya Kencana, PT Semen Timor, P. Gulf Mangan Grup, dan PT Pembangunan Sehat Sejahtera. ***