Konstruksi Media – PT Pertamina (Persero) bersama dengan Chevron Corporation anak perusahaan Chevron New Ventures Pte. Ltd. (Chevron), sepakat berkerjasama menjajaki potensi peluang bisnis rendah karbon di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Washington, DC yang dihadiri oleh Jay Pryor, Executive Vice President Business Development Chevron, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk melayani konsumen dalam negeri dan potensi konsumen regional, Chevron dan Pertamina berencana untuk mempertimbangkan teknologi panas bumi baru (novel geothermal).
Selain itu, penyeimbangan karbon (carbon offsets) melalui solusi berbasis alam; penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, dan storage) (CCUS); serta pengembangan, produksi, penyimpanan, dan transportasi hidrogen dengan rendah karbon (lower carbon hydrogen).
“Kami sangat antusias dalam membangun sejarah Chevron hingga hampir 100 tahun di Indonesia. MoU ini menunjukkan komitmen Chevron dan Pertamina untuk terus mengidentifikasi peluang rendah karbon melalui kolaborasi dan kemitraan antara Chevron, perusahaan energi nasional, dan pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan bersama dalam mendorong transisi energi nasional,” terang Jeff Gustavson, Presiden Chevron New Energies, Washington DC, AS, (13/5/2022).
Ia menambahkan, melalui potensi kerjasama ini di Indonesia, dan seluruh kawasan Asia Pasifik, pihaknya berharap dapat menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan selalu bersih, serta membantu industri dan konsumen yang menggunakan produk untuk mencapai tujuan rendah karbon mereka.
Baca Juga : Pertamina Produksi Bahan Bakar Rendah Sulfur
Sementara, Nicke Widyawati menuturkan bahwa kerja sama antara Chevron dan Pertamina ini merupakan bagian dari upaya kedua perusahaan untuk mendukung target net zero emission Pemerintah Indonesia pada tahun 2060.
Di mana Pertamina berkomitmen meningkatkan bauran energi terbarukan dari 9,2 persen pada tahun 2019 menjadi 17,7 persen di tahun 2030.
“Pertamina, sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia, terus berkomitmen untuk mempercepat transisi energi sesuai dengan target pemerintah. Kemitraan ini merupakan langkah strategis bagi Pertamina dan Chevron untuk saling melengkapi kekuatan masing-masing, serta mengembangkan proyek dan solusi energi rendah karbon untuk mendorong kemandirian dan ketahanan energi dalam negeri,” terang Nicke.
Ia menambahkan, Indonesia, sebagai negara kedua terbesar yang memiliki kapasitas terpasang panas bumi telah mengembangkan geothermal sejak tahun 1974. Saat ini, melalui Subholding Power & NRE, Pertamina memiliki total kapasitas terpasang Geothermal mencapai 1.877 MW yang berasal dari 13 area kerja Geothermal, di mana 672 MW berasal dari area kerja yang dioperasikan sendiri dan 1.205 merupakan kontrak operasi bersama (joint operation contract/JOC).
Area kerja yang dioperasikan sendiri dengan total kapasitas 672 MW tersebut mencakup Area Sibayak 12 MW, Area Lumut Balai 55 MW, Area Ulubelu 220 MW, Area Kamojang 235 MW, Area Karaha 30 MW, dan Area Lahendong 120 MW.
Selain itu, Pertamina juga melakukan diversifikasi pengembangan geothermal, antara lain yang saat ini tengah berjalan sebagai pilot project adalah green hydrogen yang dikembangkan di Area Ulubelu dengan target produksi 100 kg per hari dan brines to power yang dikembangkan di Area Lahendong serta memiliki potensi kapasitas 200 MW dari beberapa area kerja lainnya.
Nicke menjelaskan, pihaknya juga menjalani kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian, Pertamina juga tengah mengembangkan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization, and Storage (CCUS) sebagai salah satu strategi perseroan mengurangi emisi karbon di dua lapangan migas yakni Gundih dan Sukowati.
“Pertamina juga sedang mengkaji komersialisasi penerapan teknologi CCUS di wilayah Sumatera,” ucapnya.
Menurut Menko Marves Luhut Panjaitan, ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki peta jalan transisi energi yang tertuang dalam Grand Strategy Energi Nasional. Dalam peta jalan tersebut, penggunaan energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 .
Adapun pemerintah menyadari pentingnya pendekatan yang bersifat kolaboratif untuk mencapai tujuan rendah karbon.
“Tentunya, upaya untuk meningkatkan proyek energi rendah karbon tidak bisa dilakukan sendiri. Kami harap perusahaan minyak dan gas kelas dunia, seperti Pertamina dan Chevron, dapat bermitra untuk memangkas emisi karbon dan mendorong transisi energi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia,” tuturnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
