SKK Migas Pastikan Cadangan Minyak dan Gas Bertambah 91,83 Juta Barrels
Konstruksi Media – Hingga April 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui 10 Plan of Development (PoD) yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Persetujuan tersebut memberikan tambahan cadangan terbukti minyak dan gas bumi sebanyak 91,83 juta Barrels of Oil Equivalent (MMBOE) dan menghasilkan rencana investasi.
Deputi Operasi SKK Migas, merangkap Plt Deputi Perencanaan SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, penambahan cadangan dari 10 POD ini lebih besar dari perkiraan awal.
“Pada saat perencanaan, kami memprediksikan persetujuan 10 POD ini akan memberikan tambahan cadangan 5,3% dari target penambahan cadangan tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 625 juta BOE. Tetapi bersyukur, ternyata hasil evaluasi menunjukkan ada penambahan cadangan sebesar 91,83 juta BOE atau sekitar 15% dari target tahun 2021,” ujar Julius Wiraryo dalam keterangan tertulis, Jum’at (4/6/2021).
- DPW PAKKI Provinsi DI Yogyakarta Gelar Muswil
- Lazuardi Nurdin Kembali Terpilih Sebagai Ketum PAKKI
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
Menurutnya, SKK Migas menargetkan bisa memeroses 28 PoD untuk mendapatkan tambahan cadangan sebesar 625 juta BOE. Jika target tahun 2021 dapat tercapai, maka selama 4 (empat) tahun berturut-turut SKK Migas berhasil mendapatkan penambahan cadangan lebih dari yang diproduksikan pada tahun tersebut (atau biasa disebut Reserve Replacement Ratio lebih dari 100%).
“Untuk mengejar target, saat ini kami sedang melakukan pembahasan PoD lainnya, utamanya yang dijadwalkan disetujui pada tahun 2021. Namun ada beberapa PoD yang pengajuannya membutuhkan insentif untuk membantu meningkatkan keekonomian lapangan. Untuk itu, SKK Migas bersama KKKS terkait sedang melakukan pembahasan bersama di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” kata Julius.
Julius mengatakan, evaluasi PoD yang tidak membutuhkan insentif diharapkan dapat diselesaikan pada bulan September 2021. Sedangkan evaluasi PoD yang membutuhkan insentif dilakukan pembahasan secara parallel.
“Harapannya, saat insentif disetujui Pemerintah, maka pembahasan akan di speed up sehingga di bulan November 2021 nanti diperkirakan target 100% RRR sudah tercapai”, tambah Julius.
Sebelumnya pemerintah telah menyetujui pemberian insentif untuk beberapa wilayah kerja seperti PHM dan PHSS.
SKK Migas dan Kementerian ESDM saat ini berupaya meningkatkan cadangan terbukti Indonesia melalui berbagai kegiatan, baik yang dapat menghasilkan tambahan cadangan pada jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Usaha ini mendesak dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor BBM Indonesia. Sebagai gambaran, konsumsi BBM saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari (bopd) sementara produksi nasional hanya sekitar 700 ribu bopd. GAP akan meningkat seiring meningkatnya kebutuhan BBM,
“Jadi GAP yang masih besar membutuhkan produksi migas nasional yang lebih tinggi agar defisit migas dapat diturunkan sehingga impor migas dapat ditekan. Cita-cita produksi 1 juta barrel minyak di 2030 belumlah mencukupi kebutuhan minyak secara nasional, namun setidaknya GAP dengan konsumsi dapat dikurangi. Dengan insentif yang diberikan oleh Pemerintah maka kami harapkan tingkat produksi migas dimasa mendatang dapat ditingkatkan, yang dimulai dengan capaian RRR yang tinggi,” pungkas Julius. ***
