EVENT

KAMAJAYA-IKN-PUPR-Kadin-INKINDO Sosialisasikan LoS Pengelolaan Gedung dan Kawasan

Manajemen fasilitas (facilities management) belum banyak dijalankan para pelaku bisnis di Indonesia. Pembangunan IKN menjadi kunci pembuka bagi sektor bisnis manajemen fasilitas yang antara lain meliputi Level of Servce (LoS).

Yogyakarta, Konstruksi Media – Pengelolaan gedung dan kawasan harus dilaksanakan dengan baik dan benar melalui manajemen fasilitas (facilities management). Sayangnya, belum banyak pelaku bisnis di Indonesia yang sudah menjalankan manajemen fasilitas.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional dan Sosialisasi Level of Service (LoS) yang diselenggarakan KAMAJAYA berkolaborasi dengan Otorita IKN, Kadin, dan Inkindo di Auditorium Kampus 2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024). KAMAJAYA merupakan wadah Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Seminar Nasional  berfokus pada manajemen fasilitas yang meliputi penetapan standar tingkat layanan, pengukuran dan evaluasi Level of Service (LoS) dalam pengelolaan gedung dan kawasan IKN. Dengan menetapkan standar layanan yang lebih baik, diharapkan akan terjadi peningkatan  yang signifikan dalam manajemen fasilitas, infrastruktur dan layanan perkotaan di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana, menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha,  akademisi dan praktisi untuk mewujudkan pembangunan IKN yang cerdas, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang inklusif, hijau dan  berkelanjutan.

Turut hadir sebagai narasumber dalam kesempatan ini di antaranya Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Direktur Pembiayaan Otorita IKN, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR dan Direktur Utama Adhi Persada Gedung.

Direktur Jenderal Direktorat  Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyampaikan, Dokumen LoS yang disosialisasikan pada Sabtu kemarin sesuai yang dicanangkan bahwa pembangunan di IKN 80% merupakan kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya 20% menggunakan APBN. Untuk skema KPBU diharuskan memiliki standar sama dengan pemerintah. 

Baca Juga:  Periode 2005-2022, Pemerintah Bangun 2.169 Tower Rusun Senilai Rp28,797 Triliun

“Kita punya tugas untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Apabila nanti implementasinya berjalan dengan baik, tentu manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang, sehingga mampu mewujudkan kota yang nyaman dan nikmat untuk semua,” kata Iwan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur  Insannul Kamil menjabarkan terkait belum banyaknya pelaku bisnis dalam bidang manajemen fasilitas (Facilities Management) di Indonesia. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi kunci pembuka berkembangnya sektor bisnis manajemen fasilitas yang masih ketinggalan bila dibandingkan negara maju dan tetangga yang telah berkembang pesat.

Insannul juga menekankan pentingnya  peningkatan kapasitas SDM sektor industri konstruksi sebagai penggerak kemajuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil dan menengah yang  belum kompetitif dan perlu perhatian lebih serius dari pemerintah. “IKN tentunya harus  memberikan peluang bagi semua badan usaha jasa konstruksi untuk ikut berpartisipasi dengan syarat memenuhi standar yang ditetapkan. pemerintah, hal ini perlu didorong”, katanya.

Baca Juga:  Basuki Hadimuljono Sebut IKN Nusantara Solusi Atasi Bencana Air

Insannul Kamil  menambahkan, bisnis sektor konstruksi di Indonesia menunjukkan geliat positif dan menjadi salah satu sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai proyek konstruksi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

“Perlu dukungan pemerintah dan semua pemangku kepentingan sektor bisnis industri konstruksi untuk meningkatkan SDM sektor konstruksi  dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi,  sehingga akan dapat memenuhi standar – standard yang ditetapkan,” sambunng Insannul.

Sementara itu Direktur Utama PT Adhi Persada Gedung (APG) Yan Arianto mengatakan bahwa dalam hal pengelolaan gedung dan sampah, pihaknya telah menerapkan teknologi ddigital.

“Saat ini, APG turut mengembangkan teknologi digitalisasi untuk pengelolaan gedung, serta pengelolaan sampah dan limbah B3 fase konstruksi di IKN,” kata Yan Arianto.

Pada kesempatan itu dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KAMAJAYA dengan Bidang PUPR dan Infrastruktur KADIN Indonesia,  Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Fakultas Teknik Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

Insannul Kamil, dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas yang juga pegiat Industri Konstruksi Nasional menjelaskan bahwa nota kesepahaman dan kerjasama ini  dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi dan sharing peluang pasar kerja Alumni dan/atau Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Baca Juga:  Bank 9 Jambi Gelontorkan Rp26 Miliar untuk Program BSPS

Kegiatan kuliah praktisi, diskusi/penyuluhan/seminar/Pengayaan Materi Akademis serta Kegiatan Magang Mahasiswa dan Alumni.

Insannul Kamil menutup penjelasannya dengan menyampaikan bahwa aksi kerjasama ini dilakukan untuk  memastikan terciptanya SDM Indonesia yang siap menghadapi masa depan, infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses dan terjangkau, teknologi transversal untuk semua serta  kepemimpinan berkualitas global dengan kearifan lokal yang akan menjadi faktor pendukung utama untuk memastikan tercapainya pertumbuhan strategis Indonesia Emas 2045. 

Yaitu meningkatkan resiliensi,  mendorong  kesejahteraan,  memperkuat inklusi, dan memajukan keberlanjutan,  sebagaima yang telah dituangkan secara lengkap dalam Buku  Putih Peta Jalan Indonesia Emas 2045  “Membangun  Masa Depan Indonesia, Mulai Hari Ini” yang disusun oleh KADIN Indonesia pada 2023. (*/Hasanuddin)

Related Articles

Back to top button